Tuesday, February 21, 2017

Skandal AW101 (2): Mengarahkan Akuisisi Alutsista untuk Kebutuhan Nyata

Credits: Eurofighter

Membicarakan AW101, kenapa gambarnya Eurofighter Typhoon Austria?

Kasus Austria ini sebenarnya serupadengan skandal AW101 di Indonesia. 

Pada 16-Februari-2016 ini, pemerintah Austria mengajukan gugatan senilai 1,1 milyar Euro ke Airbus, dan Eurofighter Gmbh. 

"Austria tidak akan pernah membeli Typhoon di tahun 2003, kalau Eurofighter tidak pernah melakukan prosedur penjualan secara illegal," menurut MenHan Austria, Hans Peter Doskozil. Apa yang dimaksudkan disini adalah memberi pesangon "kickback" ke pejabat Austria. Yah, pesawatnya sih terbeli, dan kelihatan indah. Sayangnya, sama seperti AW101, hanya untuk menjadi monumen kasus korupsi yang menghamburkan uang negara.

Artikel sebelumnya, sudah membahas bahwa tindakan preventif pertama untuk menghindari kasus seperti AW101, adalah melalui transparansi Government-to-Government contract, dan bukan melalui transaksi "bawah tangan" langsung antara pejabat dengan salesman langsung dari pabrik, atau melalui agen perantara. 

Tidak kalah pentingnya, kita harus mulai lebih memperhatikan Kebutuhan Nasional.

Presiden Jokowi sudah menyatakan kalau akuisisi Alutsista harus menurut kebutuhan, dan bukan keinginan. Disinilah problemnya mulai merebak di Indonesia. Setiap pihak mempunyai idenya sendiri apa yang menurut mereka adalah suatu "kebutuhan", atau boleh dibilang, kita tidak bisa membedakan akuisisi menurut kebutuhan, atau keinginan.

Inilah salah satu faktor lain, kenapa kasus AW101 ini bisa terjadi, dan kenapa dikemudian hari, bukan tidak mungkin akan terus terulang. Bukan tidak mungkin bahkan, kekacauan akuisisi yang berikutnya akan lebih mahal dibandingkan polemik Eurofighter Typhoon di Austria.

Sekarang, bagaimana caranya membedakan Kebutuhan, dan Keinginan?

Tuesday, February 14, 2017

Skandal AW101: Sudah saatnya mendisiplinkan akuisisi Alutsista Indonesia

Credits: Widodo S. Jusuf - DetikNews

Bagaimana bisa helikopter AW-101 MSN 50248 dalam konfigurasi VIP, bisa tiba-tiba diantar ke Halim Perdanakusuma, kalau kontraknya sudah dibatalkan sejak Desember-2016 yang lalu?

Flights Fleet Analyzer dari Flightglobal menunjuk kalau transaksi AW101 berjumlah 3 unit sudah ditandatangani sebelum 24 November-2015. Yah, ini walaupun waktu itu, baik Presiden Jokowi, maupun Komisi I DPR sudah menolak mentah-mentah proposal TNI-AU untuk mengakuisisi AW101.

Kelihatannya, ada yang sudah menandatangani kontrak atas nama Republik Indonesia, tanpa pernah mendapat persejutuan pemerintah / Komisi I DPR.

Nilai transaksi ini juga terlihat overinflated (terlalu mahal), seharga $55 juta, atau Rp 725 milyar, dari estimasi harga kosong (tanpa paket training / customisasi) $27 juta.

Tentu saja, kasus penggelembungan harga yang sama sudah pernah terjadi di tahun 2010, dimana harga 6 Su-30MK2 versi export downgrade, dari list price $48 juta menjadi melambung naik ke $54 juta. Transaksi ini menurut estimasi ICW merugikan negara Rp1,5 triliun. Kalau belum cukup, TS-3006 yang dari transaksi ini, tidak sampai 3 tahun kemudian, sudah harus pulang mudik untuk menjalani "perbaikan mendalam"; dan menambah kerugian negara. Kasus ini tentu saja masih belum terselesaikan.

Sudah saatnya kita mulai memperbaiki pola akuisisi miring, yang akan sangat merugikan negara seperti kedua contoh diatas.  

Monday, February 6, 2017

News Update: Awal Februari-2017


Sejak News Update 23-Januari, sampai minggu pertama Februari-2017 ini, tanpa disangka cukup ramai dengan beberapa berita menarik dalam perkembangan industri military aviation.